DKI Siapkan Aturan Baru Kendaraan Listrik, Arah Pajak EV Masuk Babak Daerah

Pemprov DKI Jakarta bersiap mengatur kebijakan terkait kendaraan listrik setelah terbitnya Permendagri Nomor 11 Tahun 2026. Ini penting karena arah insentif EV kini tidak lagi berhenti di level pusat, tetapi mulai diterjemahkan lebih konkret oleh pemerintah daerah.

Bagi pasar, pergeseran ini akan sangat menentukan. Konsumen dan pelaku industri perlu kepastian soal bagaimana pajak kendaraan listrik akan diperlakukan, terutama ketika penetrasi EV mulai masuk ke kota-kota besar dengan kepadatan kendaraan tinggi.

Jakarta memiliki posisi strategis karena menjadi pasar terbesar sekaligus wajah awal ekosistem EV Indonesia. Apa pun keputusan fiskal dan administrasi yang diambil di ibu kota akan mudah menjadi referensi bagi daerah lain.

Karena itu, sinyal dari DKI tidak bisa dibaca sebagai isu lokal semata. Ini adalah penanda bahwa fase pertumbuhan EV di Indonesia mulai membutuhkan arsitektur kebijakan yang lebih detail, bukan hanya promosi umum tentang transisi energi.

Menurut pembacaan Kabarev, masuknya pemerintah daerah ke ruang kebijakan EV adalah langkah yang tak terhindarkan. Tantangannya ada pada konsistensi: pasar butuh aturan yang adil, jelas, dan tidak membuat insentif berubah terlalu liar antarwilayah.

Jika dirancang rapi, kebijakan DKI bisa menjadi salah satu cetak biru paling penting untuk fase pertumbuhan EV Indonesia berikutnya.

Sumber: ANTARA