Motor Listrik untuk Program Gizi Disorot DPR, Belanja EV Publik Kini Dituntut Lebih Tepat

Sorotan DPR terhadap pengadaan motor listrik untuk operasional program publik memperlihatkan bahwa belanja EV pemerintah kini masuk tahap evaluasi yang lebih ketat. Ini bukan sinyal anti-elektrifikasi, melainkan tanda bahwa setiap pengadaan harus semakin jelas relevansi dan prioritasnya.

Kendaraan listrik untuk institusi publik memang bisa membantu mempercepat adopsi awal. Namun ketika anggaran dipakai untuk program yang sensitif, seperti layanan publik atau intervensi sosial, justifikasi penggunaannya harus lebih solid.

Di sinilah pasar EV mulai bertemu dengan disiplin tata kelola. Semakin besar peluang pengadaan pemerintah, semakin tinggi pula tuntutan agar kendaraan yang dibeli benar-benar sesuai kebutuhan operasional.

Bagi industri, dinamika ini penting dibaca dengan jernih. Dukungan terhadap EV tidak akan bertahan kuat jika publik merasa pengadaannya tidak tepat sasaran atau terlalu jauh dari tujuan utama program.

Menurut pembacaan Kabarev, fase berikutnya dari elektrifikasi sektor publik adalah akuntabilitas. EV tetap punya tempat, tetapi ia harus lolos bukan hanya dari sisi teknologi, melainkan juga relevansi belanja negara.

Semakin cepat standar itu dibangun, semakin sehat pula hubungan antara kebijakan publik dan pertumbuhan pasar EV nasional.

Sumber: ANTARA